SEBARKAN = Buruh Juga Manusia, Maka Buruh Butuh Syariah Islam

Setiap tanggal 1 Mei selalu diperingati hari buruh. Bersamaan dengan itu pula kaum buruh biasa melakukan aksi demo besar-besaran dalam rangka menuntut hak-haknya. Di negara berkembang seperti Indonesia, problematika perburuhan memang begitu pelik, mulai dari rendahnya gaji (UMK/UMP/UMR), minimnya lapangan pekerjaan, rendahnya kwalitas SDM, hingga robotisasi tenaga kerja.

Meski ada upaya dari pemerintah untuk menuntaskan permasalahan buruh ini namun apa yang di lakukan tak menyentuh akar persoalan, acapkali hanya sebatas solusi tambal sulam. Bahkan seringkali kebijakan-kebijakannya sangat merugikan  kaum buruh.


Seperti halnya Undang-undang (UU) No 13 tahun 2003, tentang diperbolehkannya outsourcing dan tenaga kerja bersifat kontrak. Outputnya persoalan tenaga kerja cenderung merugikan dan membuat pekerja sering mendapat perlakuan sewenang-wenang, dengan alasan statusnya yang hanya sebagai pekerja kontrak.

Begitu pula baru-baru ini telah diberlakukan perjanjian perdagangan China-ASEAN (CAFTA) yang memaksa Industri Indonesia untuk bersaing bebas dengan Industri China. Menutur Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Vino Oktavi mengatakan bahwa  perjanjian CAFTA akan mengakibatkan kehancuran industri, PHK massal, dan munculnya kecenderungan pengusaha yang akan beralih hanya menjadi pedagang produk-produk China (antaranews 01/5/10).

Antara buruh dan pekerja sendiri terlihat kurang terjalin simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan, mayoritas pekerja diberlakukan seperti pekerja rodi yang tak mendapat gaji selayaknya, ditengah meroketnya harga-harga kebutuhan pokok. Para buruh juga seringkali diberlakukan semena-mena, bahkan sampai menjurus pada penyiksaan fisik.

Dalam Islam hal tersebut tentu tak boleh terjadi, sebab Rasulullah Saw telah bersabda: "Para pekerja adalah saudaramu yang dikuasakan Allah kepadamu. Maka, barang siapa mempunyai pekerja, hendaklah pekerja itu diberi makanan sebagaimana yang ia makan, diberi pakaian sebagaimana yang ia pakai, dan jangan dipaksa melakukan sesuatu yang ia tidak mampu. Jika terpaksa, ia harus dibantu." (HR. Ahmad). Itu berarti, Islam berusaha meletakkan hubungan buruh bukan sekadar relasi atas bawah, tapi sejajar dan lebih manusiawi.

Akar Permasalahan ketenagakerjaan ini sejatinya terletak pada sistem kapitalisme yang sekarang diterapkan. Sistem yang tak manusiawi ini memang bukan habitat yang tepat bagi kaum buruh, namun habitat bagi kaum kapitalis. Paradigma kapitalisme memandang jika negara tidak bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan rakyatnya, negara hanya sebatas pengatur.

APBN yang selama ini mayoritas hasil sedotan pajak rakyat, dimana seharusnya diutamakan untuk kesejahteraan rakyat, termasuk membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kwalitas pendidikan dan ketrampilan masyarakat (SDM), justru banyak terkuras untuk membayar penggelembungan utang negara, belanja aparatur negara, kunjungan pejabat ke luar negri, selain kebocoran (korupsi) yang menyedot kas negara.

Kekayaan alam yang begitu melimpah ruah ternyata hanya dikuasai oleh segelintir orang. Aneh juga jika pemilik sawah penghasilannya harus jauh lebih rendah dari tenaga pencangkul sawah, itu seperti terjadi dinegri bernama Indonesia, dimana pemilik kekayaan alam (rakyat Indonesia) terpaksa harus menerima pil pahit akibat kekayaan alamnya digarap (baca: dikuasai) oleh perusahaan asing.

Islam begitu gamblang menjelaskan kedudukan kekayaan yang menyangkut kepemilikan umum ini, yang mencakup harta  dari sisi pembentukkanya tidak mungkin dimiliki oleh Individu, seperti sungai, danau, laut, dsb. Kemudian apa saja yang mencakup hajat hidup orang banyak seperti Jalan, hutan, barang tambang yang depositnya banyak, baik yang berbentuk padat, cair, maupun gas. Termasuk energi dalam cakupan api seperti bahan bakar bagi Industri dan Trasnportasi.

Rasulullah SAW bersabda: "kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang gembalaan, dan api." (HR. Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah). Disini, seharusnya Negara adalah pihak yang mengelola berbagai kekayaan itu, baik dalam hal eksplorasi, penjualan, maupun pendistribusian. Negaralah yang menjamin setiap rakyatnya untuk menikmati haknya dalam kepemilikan umum tersebut. Negaralah yang mendistribusikan hasil bersihnya, setelah dikurangi biaya-biaya, dalam bentuk zatnya dan atau dalam bentuk pelayanan kepada semua warga negara.

Oleh karena itu, perlu ada perhatian serius dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan perburuhan dan ketenagakerjaan ini. Rasulullah Saw bersabda: "Pemimpin adalah penggembala, ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya". (HR al-Bukhari dan Muslim)

Setelah mencermati akutnya problematika perburuhan, maka perubahan yang bersifat sistemik ke arah Islam pun menjadi sebuah keniscayaan. Kaum buruh merupakan salah satu elemen bangsa yang juga menginginkan penghidupan yang layak, terpenuhi hak-haknya setelah tertunaikan kewajibannya. Karena kaum buruh juga manusia dan kaum buruh tentu sangat butuh syariah Islam.

Kaum buruh jangan pula mau ditunggangi oleh pejuang sosialisme, karena ideologi sosialisme ini juga takkan mampu memberikan kesejahteraan lahir dan batin. Sebagaimana diungkap oleh Deliarnov, penulis buku "Ekonomi Politik" yang menulis: para pemimpin sosialisme memiliki mimpi yang sangat indah untuk membawa kemasyarakatan yang lebih mulia. Akan tetapi, kelompok aliran utama bahwa para pemimpin sosialis tersebut keliru tentang khuluk manusia. Jelasnya, para pemimpi idealis ini keliru berfikir bahwa mereka akan mengubah khuluk manusia dan mengubah mimpi-mimpi mereka menjadi kenyataan. Yang dijumpai justru kesengsaraan dan penderitaan. Mungkin disatu sisi mereka berhasil mengurangi ketimpangan dan mempromosikan pemerataan, tetapi bukan pemerataan dalam kekayaan, melainkan pemerataan dalam kemiskinan.

Dalam buku tersebut juga mengutip perkataan sinis Wilnston Churchil: "Socialism is the philosophy of failure, the creed of ignorance and the gospel of envy". Dan kenapa sistem ekonomi sosialis tidak bisa maju? Menurut Deliarnov, sebenarnya banyak teori yang dapat dikemukakan, yang paling menonjol adalah, pertama: pengelolaan yang terlalu disentralisasi, dua: birokrasi yang berbelit-belit, tiga: kurangnya insentif untuk menggali ide-ide dan gagasan baru, dan empat: kurang akomodatif terhadap perubahan. Jadi, juga tak ada yang bisa diharapkan dalam sistem sosialisme ini. Wallahu a'lam.


 Ali Mustofa
Link:http://suarapembaca.detik.com/read/2011/05/01/064043/1629488/471/buruh-juga-manusia?882205471