Showing posts with label negara khalifah. Show all posts
Showing posts with label negara khalifah. Show all posts
Indonesia Salah Urus, Selamatkan Dengan Syariah dan Khilafah
Sebuah negara yang bernama Indonesia, masyur dengan sebutan "zamrud katulistiwa", sarat kekayaan alam, hamparan laut nan luas, tanahnya subur, gunung-gunungnya kokoh, juga jutaan hektar hutan yang menawarkan banyak kehidupan. Namun bagaimana nasibmu kini?
Apa mau dikata, negri ini masih menangis. Indonesia kaya, namun juga kaya akan utang, sebab sebagian besar kekayaan Indonesia yang notabene milik rakyat justru kuasai asing. Menurut data yang dirilis Ditjen Pengelolaan Utang, jumlah utang pemerintah hingga Januari 2011 mencapai Januari 2011: Rp 1.695,34 triliun rupiah. Ironisnya, sebagian besar utang itu dibebankan kepada rakyat untuk membayarnya melalui pajak, dan sungguh miris sebab pajak tersebut banyak yang tak terdeteksi karena di korupsi.
Kemiskinan masih menjadi penyakit klasik yang tak kunjung terobati. Menurut data BPS tahun 2011 ada sebanyak 30 juta lebih penduduk yang masih berada di garis kemiskinan. Itupun dengan menggunakan standar kemiskinan yang tak manusiawi, BPS menetapkan standar kemiskinan hanya berpendapatan Rp 7.000 perhari atau Rp 210 ribu perbulan. Dengan kata lain, penduduk yang dikategorikan miskin atau tidak miskin adalah dengan menggunakan batasan tersebut.
Seringkali pandangan kita diarahkan pada pertumbuhan produksi serta peningkatan pendapatan rata-rata penduduk (perkapita), namun bukan pada persoalan bagaimana supaya kekayaan tersebut didistribusikan dengan adil di pada masyarakat. Padahal, seiring dengan meningkatnya produksi, telah terjadi penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang alias pihak kapitalis. Yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin atau malah makin miskin. Inilah yang disebut kesejahteraan semu dalam sistem kapitalisme.
Sektor politik, ritual demokrasi yang telah menghamburkan uang rakyat juga tak memberikan perubahan yang berarti di tengah-tengah masyarakat, seringkali masyarakat harus melihat tontonan jual beli politik alias politik dagang sapi oleh para elit politik.
Bayangkan, di tahun 2010 kemarin, tidak kurang dari 227 pilkada berlangsung di tingkat propinsi maupun kabupaten dan walikota, bahkan ada pilkada yang harus diulang disebabkan terjadi sengketa. Menurut Kalkulasi KPU, untuk tahun 2010, tidak kurang dari 4,2 trilyun rupiah mengucur buat pilkada. Hitung-hitungan itu berbunyi: 50 sampai 70 milyar buat provinsi dan 7 sampai 10 milyar buat tingkat kabupaten dan walikota. Itu pun hitung-hitungan yang paling minimal. Karena kenyataannya, biaya pilkada membengkak hampir dua kali lipat. (eramuslim.com 01/02/11)
Sedangkan di bidang sosial dan budaya, Associated Press (AP) beberapa waktu lalu telah menobatkan Indonesia sebagai jawara kedua surganya pornografi setelah Rusia. Dengan munculnya berbagai kasus yang terjadi akhir-akhir ini, seperti halnya kasus peterporn, bisa saja Indonesia menyodok posisi Rusia sebagai pemimpin klasemen pornografi.
Tak kalah memprihatinkan adalah masih banyaknya aliran-aliran sesat yang bersemayam di negri ini yang tentunya membahayakan akidah umat. Sebagai contoh kasus Ahmadiyah, dimana di negri-negri lain telah mengambil tindakan tegas pada Ahmadiyah, namun di sini masih dipelihara.
Begitu pula dengan meningkatnya angka-angka kriminalitas, kasus-kasus pelecehan seksual, HIV Aids, Narkoba dan lain sebagainya yang tentu semakin memperparah keadaan. Maka tidak salah jika negara “gemah ripah loh jinawi” ini sedang mengalami krisis multidimensi. Disebabkan karena salah urus.
Akar masalah
Jika di cermati secara seksama, akar masalah dari semua problematika ini ternyata adalah terletak pada sistemnya. Mengingat Negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini sudah enam kali berganti pucuk pimpinan. Rotasi wakil rakyat yang duduk di senayan pun sudah berulang kali dilakukan. Hasilnya nihil, Indonesia belum mampu bangkit.
Orang-orang yang dulunya terliihat memiliki idealisme, terlepas dari seperti apa idealismenya, ketika mencebur dalam sistem, banyak yang kemudian melepas idealismenya. Sebagai contoh ialah Dipo Alam (sekab SBY) yang dulu dikenal sangat loyal menkritik kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, bahkan sampai sempat merasakan pahitnya jeruji besi di masa pemerintahan Soeharto karena sikapnya itu, namun akhir-akhir ini malah mengecam media massa yang menurutnya gencar mengkritik pemerintah. Begitu pula element Islam yang dahulu digadang-gadang bakal mengibarkan ideologi Islam, namun harus luluh di bawah empuknya kursi kekuasaan.
Mungkin ada benarnya sebuah ungkapan yang berbunyi: “sistem yang buruk itu bisa membuat orang jadi bersifat buruk, meskipun sebelumnya bersifat baik. Begitu juga sebaliknya, sistem yang baik bisa membuat orang menjadi bersifat baik, meskipun sebelumnya bersifat buruk. Apalagi yang sebelumnya sudah baik"
Kemudian pertanyaanya sistem seperti apa yang mampu menyelamatkan Indonesia?. “Guru terbaik adalah pengalaman” Begitu kata orang bijak. Secara faktual Indonesia juga sudah beberapa kali berganti sistem. Kita runut saja, pada masa orde lama corak aturan yang digunakan adalah corak Ideologi sosialisme. Hasilnya tidak memuaskan.Kemudian tampilah era ordebaru yang berlanjut ke era reformasi dengan corak kapitalisme. Outputnya seperti yang kita alami sekarang ini. Indonesia masih tertatih-tatih.
Islam sebagai Solusi
Jadi kalau kita mau jujur, tampaknya satu-satunya sistem yang belum pernah dicoba di negri ini hanyalah sistem Islam. Merujuk bahwa Ideologi yang ada didunia ini hanya ada tiga, yakni; Islam, Kapitalisme, dan Sosialisme. Yang lain walaupun mengklaim sebagai Ideologi namun sejatinya bukanlah ideologi karena rumusan-rumusanya pun juga mengambil dari ketiga Ideologi tersebut.
Ketika diterapkan sistem Ekonomi Islam, masalah perampokan kekayaan alam akan teratasi dengan kejelasan distribusi kekayaan yang terperinci, dimana Islam membagi kepemilikan dalam tiga bagian; kepemilikan umum, kepemilikan negara dan kepemilikan individu. (lihat: An-Nabhani, Taqiyuddin, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam). Hal ini telah di tegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau:
”Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal : air, padang rumput dan api“ . (HR Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah)
Sehingga hal-hal yang masuk dalam kategori kepemilikan umum tidak boleh dimiliki oleh pihak asing maupun swasta, melainkan akan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyatnya. Berdasarkan syariah Islam, negara harus menjamin kesejahteraan masyarakat, menjamin kebutuhan pokok tiap individu masyarakat. Syariah Islam juga mewajibkan Khalifah untuk menjamin pendidikan dan kesehatan rakyatnya secara murah bahkan gratis.
Dengan Politik Islam maka hal-hal pemborosan dan kemubadziran itu tidak akan terjadi, sebab dalam pandangan Islam, bahwa politik adalah ”mengatur urusan ummat” bukannya ”mengatur urusan pejabat”. Sehingga mekanisme dalam pemilihan pejabat negara maupun Khalifah dapat dilaksanakan dengan sederhana serta biaya yang murah, dengan mutu dan kualitas nomor wahid. Para elit politik harus merujuk pada hukum syara' dalam mengurusi ummat, bukan pada faktor kepentingan.
Para pemimpin ummat tidak akan berani mendzalimi rakyatnya, mereka sangat takut akan peringatan dari Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah Saw bersabda: "Imam yang diangkat untuk memimpin manusia itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya).” (HR. Imam Al-Bukhari)
“Tidak ada seorang hamba yang diamanatkan oleh Allah untuk mengurusi rakyatnya, kemudian ia meninggal dalam keadaan sedang menipu rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan sorga baginya.” (HR. al-Bukhari)
Dengan syariah Islam maka kehidupan sosial masyarakat akan semakin nyaman, sangat sulit ditemukan hal-hal yang bisa mengganggu keimanan. Pergaulan masyarakat dibangun dengan suasana keislaman dengan penuh semangat persaudaraan. Pihak non muslim, diperlakukan dengan baik tanpa deskriminasi. Sedangkan sistem persanksian Islam adalah merupakan palang pintu terakhir untuk menyelesaikan permasalahan kriminalitas dengan efektif dan efisien.
Plus rumus-rumus Islam lain yang siap menghapus krisis Multidimensi ini. Termasuk didalamnya menuntaskan permasalahan pendidikan, pertanian, militer, dan bidang-bidang lainya. Indonesia akan sejahtera dan selamat jika mau diatur dengan wahyu Ilahi. Bagi mayoritas penduduknya yang beragama Islam, hal ini merupakan tuntutan atas keimananya. Bila belum diterapkan, Kewajiban kita untuk memperjuangkan. Karena itu, tidak ada pilihan lain, solusi atas salah urus negara adalah dengan menerapkan syariah dan khilafah. Wallahu a'lam bi ash-shawab
Ali Mustofa
PERLUKAH BANK SYARIAH DALAM NEGARA KHILAFAH?
PERLUKAH BANK SYARIAH DALAM NEGARA KHILAFAH?
Pendahuluan
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis, perlukah bank-bank syariah seperti sekarang ini dalam negara Khilafah nanti?
Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu kiranya dibahas lebih dulu 2 (dua) hal penting sebagai dasar jawabannya.
Pertama, kritik terhadap bank syariah saat ini, baik kritik yang bersifat umum maupun terperinci. Kritik ini perlu, agar bank syariah dapat dipahami secara utuh. Yakni di samping ada manfaatnya yang positif, bank syariah ternyata juga tak luput dari penyimpangan-penyimpangan syariah (mukhalafat syariyah). Adanya berbagai penyimpangan ini akan menjadi bahan pertimbangan, apakah bank syariah diperlukan atau tidak.
Kedua,penjelasan mengenai apa saja yang menjadi aktivitas bank konvensional dan syariah. Penjelasan ini penting untuk mengetahui apakah aktivitas-aktivitas bank syariah saat ini memang mutlak harus dilakukan dalam bentuk bank syariah, ataukah dapat dijalankan dalam bentuk lain.
Kritik Terhadap Bank Syariah
Biasanya bank syariah dibangga-banggakan sebagai wujud ekonomi Islami yang bebas riba dan menjadi alternatif dari bank konvensional yang ribawi. Berbagai manfaat dan kinerjanya juga sering ditonjolkan. Tentu, manfaat dan kinerja yang baik dari bank syariah tak perlu kita ingkari dan bahkan harus diapresiasi.
Namun tak boleh dilupakan, standar untuk menilai bank syariah sebenarnya bukan pada aspek manfaat atau kinerjanya, melainkan sejauh mana bank syariah berpegang teguh dengan syariah Islam. (Asy-Syarawi, Al-Masharif Al-Islamiyah, hal.516).
Berdasarkan standar syariah Islam ini, Ayid Fadhl Asy-Syarawi dalam kitabnya Al-Masharif Al-Islamiyah (2007) telah memberikan kritik umum dan rinci terhadap bank-bank syariah yang ada sekarang.
Kritik secara umum, menyoroti lingkungan di mana bank syariah tumbuh dan berkembang. Tak dapat diingkari, bank syariah tumbuh dan berkembang dalam habitat yang abnormal. Yaitu dalam sistem ekonomi kapitalistik-sekular yang anti syariah, yang ditanamkan oleh kafir penjajah di Dunia Islam. Kafir penjajah awalnya menanam bank konvensional saat mereka menjajah. Ketika kemerdekaan diproklamirkan, sayangnya bank konvensional ini hanya dinasionalisasikan, tapi tidak diislamisasikan secara total.
Artinya, sistem ekonomi yang ada tetap kapitalistik seperti yang dibuat oleh kafir penjajah. Dalam perkembangan berikutnya, barulah muncul ide untuk menghindarkan diri dari riba bank konvensional, dengan mendirikan bank syariah. (Syarawi, 2007:540-552).
Karena tumbuh dalam lingkungan kapitalis seperti itulah, banyak terjadi kontradiksi (tanaqudh) antara bank syariah dengan sistem kapitalis yang menjadi tempat hidupnya. Contohnya, dalam bank syariah berlaku prinsip bagi hasil dan bagi rugi (profit and loss sharing) dalam akad mudharabah, sesuai kaidah fikih Al-ghurmu bi al-ghunmi (resiko kerugian diimbangi hak mendapatkan keuntungan). Sementara dalam sistem kapitalis, khususnya dalam dunia perbankan, tidak dikenal istilah bagi rugi. Dalam UU Perbankan Amerika Serikat, misalnya, ada ketentuan walaupun bank mengalami kerugian, bank harus mengembalikan simpanan nasabah secara utuh tanpa boleh dikurangi. (Syarawi, 2007:538).
Tak hanya dalam mudharabah, kontradiksi seperti itu juga terwujud dalam banyak hal, misalnya sistem akuntansi, aturan perpajakan, aturan badan hukum, serta aturan perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri.
Berbagai kontradiksi ini, cepat atau lambat akan menimbulkan penyimpangan demi penyimpangan yang akan makin bertumpuk-tumpuk. Kondisi ini akan membuat umat Islam hidup dalam kebingungan dan kebimbangan. Karena pilihannya hanya dua : bank konvensional yang menjalankan riba, atau bank syariah yang penuh dengan penyimpangan.
Adapun kritik secara rinci untuk bank syariah, antara lain sebagai berikut :
Pertama,terlibat dalam muamalah ribawi. Tak sedikit bank-bank syariah di Timur Tengah yang menginvestasikan dananya di bank konvensional yang memberikan bunga di negara-negara Barat.
Kedua,terlibat dalam asuransi (ta`min). Padahal asuransi hukumnya haram.
Ketiga,tidak pernah mengumumkan adanya kerugian. Ini suatu keanehan yang mengindikasikan penyimpangan. Karena meski dalam akad mudharabah diteorikan bank syariah bisa rugi, tapi dalam praktiknya tak pernah satu kali pun ada bank syariah mengumumkan dirinya rugi.
Keempat,lemahnya pengawasan manajemen dan syariah. Ini mengakibatkan banyak akad-akad bank syariah tidak sesuai dengan ketentuan syariah yang digariskan.
Kelima,dominannya aktivitas pedagangan melalui akad murabahah. Ini akan berimplikasi buruk, yaitu dominasi bank syariah yang akan mengendalikan penentuan harga dan laba untuk berbagai komoditi. Pada saat yang sama, ini juga menunjukkan lemahnya perhatian bank syariah pada sektor pertanian dan industri.
Keenam, kurangnya SDM yang cakap untuk mengelola keuangan syariah. Akibatnya, bank syariah mengambil pegawainya dari bank konvensional yang masih mempunyai pola pikir dan budaya kerja bank konvensional. (Syarawi, 2007:510-514).
Dengan adanya kritik-kritik terhadap bank syariah di atas, dapat disimpulkan bank syariah penuh dengan hal-hal yang meragukan (syubhat), karena terjadi berbagai penyimpangan syariah (mukhalafat syariyah) dalam banyak aspeknya. (Syarawi, 2007:554).
Aktivitas Bank Konvensional dan Bank Syariah
Bank konvensional adalah institusi kapitalis yang ditanamkan oleh kafir penjajah di Dunia Islam. Secara garis besar bank konvensional besar mempunyai 2 (dua) aktivitas. Pertama, aktivitas ribawi. Misalnya, memberi kredit dengan menarik bunga, menerima simpanan dengan memberi bunga, dan sebagainya.
Kedua,aktivitas jasa perbankan, misalnya jasa transfer dan penukaran mata uang, kemudian bank mendapat uang jasa dari aktivitas itu.
Pada saat bank syariah berdiri dalam dominasi sistem kapitalis saat ini, ia bermaksud menghapus riba pada bank konvensional (aktivitas pertama di atas) dan menggantikannya dengan aktivitas perdagangan (sesuai QS Al-Baqarah : 275).
Dengan demikian, pada garis besarnya, aktivitas bank syariah juga ada 2 (dua) macam. Pertama, aktivitas perdagangan (amal tijariyah) sebagai pengganti aktivitas ribawi. Ini dijalankan melalui berbagai macam akadnya, seperti mudharabah, murabahah, dan musyarakah, dalam sektor-sektor pertanian, industri, perdagangan, dan sebagainya.
Kedua, aktivitas jasa perbankan (khidmat mashrifiyah) dalam berbagai bentuknya dengan menarik imbalan jasa, misalnya jasa transfer (tahwil) dan penukaran mata uang (sharf, currency exchange).
Aktivitas pertama pada bank syariah ini, merupakan aktivitas yang meragukan (syubhat) karena banyaknya penyimpangan syariah yang terjadi, seperti telah dijelaskan di atas. Sedang aktivitas kedua, hukumnya jaiz (boleh) secara syari selama dilaksanakan sesuai syarat dan rukunnya.
Bank Syariah dalam Negara Khilafah?
Jika Khilafah berdiri suatu saat nanti, apakah bank syariah yang ada sekarang masih diperlukan? Menurut kami, bank-bank syariah seperti saat ini tidak diperlukan lagi dalam negara Khilafah nanti.
Mengapa demikian? Ada dua alasan. Alasan Pertama, terkait dengan aktivitas pertama bank syariah, yaitu aktivitas perdagangan (amal tijariyah) seperti akad mudharabah, murabahah, dan musyarakah. Sebagaimana kami jelaskan sebelumnya, selama ini banyak terjadi penyimpangan syariah (mukhalafat syariyah) pada aktivitas perdagangan ini sehingga menimbulkan keraguan (syubhat) pada bank syariah.
Padahal sudah menjadi tuntutan syariah, umat Islam hendaknya menjauhkan diri dari segala sesuatu yang meragukan dan yang syubhat. Nabi SAW bersabda :
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
Tinggalkan apa saja yang meragukanmu, untuk menuju apa yang tidak meragukanmu. (HR Tirmdzi dan An-Nasa`i).
Maka dalam negara Khilafah, bank syariah yang penuh dengan kesyubhatan ini tidaklah diperlukan lagi. Namun umat Islam tetap dibolehkan melakukan berbagai akad mudharabah,
murabahah, dan musyarakah, dan yang sejenisnya, meski tidak dilakukan oleh institusi bank syariah.
Akad-akad tersebut selanjutnya boleh saja dilaksanakan oleh syirkah-syirkah Islami yang didirikan secara khusus untuk tujuan-tujuan perdagangan. Jadi, meski dalam Khilafah tak ada bank syariah, berbagai akad perdagangan seperti mudharabah, murabahah, dan musyarakah, dapat tetap dilaksanakan dalam bentuk syirkah sesuai hukum-hukum syara yang mengatur syirkah. (Asy-Syarawi, Al-Masharif Al-Islamiyah, hal. 554).Alasan Kedua,terkait dengan aktivitas jasa perbankan (khidmat mashrifiyah) dalam berbagai bentuknya, seperti transfer, pinjam meminjam uang (qardh), dan penukaran mata uang. Aktivitas bank syariah kedua ini nanti akan diambil alih oleh Khilafah. Karena ketika Khilafah berdiri nanti, Khilafah akan menyelenggarakan berbagai pelayanan umum (al-khidmat), di antaranya : (1) jasa pos dan telekomunikasi, (2) jasa perbankan (tanpa riba), dan (3) jasa transportasi umum. (Zallum, Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, hal. 105).
Jasa perbankan tersebut, meliputi jasa-jasa seperti transfer, penukaran mata uang, pencetakan dinar dan dirham, dan sebagainya. Jasa-jasa perbankan ini akan dilaksanakan oleh bank-bank negara yang menjadi cabang dari Baitul Mal. (Taqiyuddin an-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustur, Juz II, hal. 157)
Jadi, dalam negara Khilafah nanti tidak diperlukan bank-bank syariah seperti yang ada sekarang. Karena berbagai akad perdagangan yang dilakukannya akan dilakukan dalam bentuk pelbagai syirkah yang legal. Sedang jasa-jasa perbankan yang dilakukannya, akan diambil alih oleh bank negara yang menjadi bagian dari institusi Baitul Mal (Kas Negara). Wallahu alam.
DAFTAR BACAAN
An-Nabhani, Taqiyuddin, Muqaddimah Al-Dustur, Juz II, (Beirut : Darul Ummah), 2010
Anshori, Abdul Ghofur, Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2008
Asy-Syarawi, Ayid Fadhl, Al-Masharif Al-Islamiyah Dirasah Ilmiyah Fiqhiyah li Al Mumarasat Al-Amaliyah, (Beirut : Ad-Dar al-Jamiiyah), 2007
Hafizh, Ramadhan, Mauqif Asy-Syariah Al-Islamiyah min Al-Bunuk wa Al-Muamalat al-Mashrifiyah, (Kairo : Darus Salam), 2005
Saidi, Zaim, Tidak Syarinya Bank Syariah di Indonesia, (Yogyakarta : Delokomotif), 2010
Soemitra, Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : Kencana), 2009
Warde, Ibrahim, Islamic Finance Keuangan Islam dalam Perekonomian Global (Islamic Finance in the Global Economy), Penerjemah Andriyadi Ramli, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2009
Zallum,Abdul Qadim,
Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, (Beirut : Darul Ummah), 2004.
Oleh KH. M. Shiddiq Al-Jawi
Subscribe to:
Posts (Atom)